 |
| Dokumen : Munas 'Alim 'Ulama di Sukorejo dan Persiapan Muktamar ke-28 Krapyak 1989 |
Nahdlatul ‘Ulama (NU) sebagai organisasi Keagamaan dan Sosial
yang senantiasa menjaga marwah perjuangan para ‘ulama untuk bangsa Indonesia tidak
akan pernah lepas dari politik, seluruh warga NU (Nahdliyin) diberikan
kebebasan menentukan gerbong politiknya untuk memperjuangan nilai-nilai ajaran
para ‘ulama dalam rangka membawa kemaslahatan dan keberkahan, Rahmatal Lil ‘alamiin.
Oleh sebab itu, penting dipahami warga NU Sembilan hal yang bisa
digunakan sebagai petunjuk dan pedoman berpolitik bagi warga Nahdliyin dengan
menekankan akhlaqul karimah, baik berupa etika sosial maupun norma politik.
Sembilan pedoman ini dibuat sebagi bentuk tanggungjawab NU pada
warganya agar tetap menggunakan hak politik mereka secara benar dan bertangung
jawab. Karena itulah, lima tahun setelah keputusan Muktamar Situbondo 1984 yakni kembali ke-Khittah 1926. pada Muktamar NU ke- 28 Tahun 1989 di Krapyak Jogjakarta para 'Ulama merumuskan sembilan Butir Pedoman Berpolitik untuk warga NU.
Berikut isi Sembilan Pedoma berpolitik warga NU:
Dengan mempertimbangkan arah pembangunan politik yang
dicanangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagai usaha untuk
membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan
Pancasila dan diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan Demokrasi Pancasila,
Muktamar merasa perlu memberikan pedoman kepada warga Nahdlatul Ulama yang
menggunakan hak-hak politiknya, agar ikut mengembangkan budaya politik yang
sehat dan bertanggung jawab agar dapat ikut serta menumbuhkan sikap hidup yang
demokratis, konstitusional serta membangun mekanisme musyawarahmufakat dalam
memecahkan setiap masalah yang dihadapi bersama, sebagai berikut ini.
- Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD1945.
- Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya mamsyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.
- Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembanagan nilai-nilai kemerdekaaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
- Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
- Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
- Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecahbelah persatuan.
- Perbedan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
- Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisiasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.
