HWMI.or.id

Wednesday, 27 January 2021

Mengenang Sang Pencipta Lambang NU Al Maghfurlah KH. Ridwan Abdullah Bubutan Surabaya

 Menjelang Harlah NU ke 95 menuju satu abad

__


Mengenang Sang Pencipta Lambang NU Al Maghfurlah KH. Ridwan Abdullah Bubutan Surabaya


Filosofi dari Lambang NU menurut KH. Ridwan Abdullah selaku pencipta nya ;


Makna lambang NU:

1. Bumi (bola dunia): Bumi adalah tempat manusia berasal, menjalani hidup dan akan kembali. Sesuai dengan surat Thaha ayat 55.

2. Tampar yang melingkar dalam posisi mengikat: Tali ukhuwah (persaudaraan) yang kokoh. Hal ini berdasarkan ayat 103 surat Ali Imran.

3. Peta Indonesia: Melambangkan bahwa NU didirikan di Indonesia dan berjuang untuk kejayaan negara Republik Indonesia.

4. Dua simpul ikatan di bagian bawah melambangkan hubungan vertikal kepada Allah (hablum minallah) dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (hablum minannas).

5. Untaian tampar berjumlah 99 melambangkan 99 nama terpuji bagi Allah (Asmaul Husna).

6. Empat bintang melintang di atas bumi bermakna Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar as-Shiddiq ra, Umar bin Khattab ra, Utsman bin Affan ra, dan Ali bin Abi Thalib kw.

7. Satu bintang besar terletak di tengah melambangkan Rasulullah Saw.

8. Empat bintang di bawah bumi melambangkan empat imam madzhab Ahlussunnah wal Jamaah yang terdiri dari Imam Hanafi, Hambali, Maliki dan Syafii.

9. Jumlah bintang seluruhnya Sembilan, bermakna Walisongo (Sembilan orang wali) penyebar agama Islam di tanah Jawa.

10. Tulisan Nahdlatul Ulama dalam huruf Arab melintang di tengah adalah nama organisasi Nahdlatul Ulama yang berarti ke-bangkitan ulama.

11. Tulisan warna putih bermakna kesucian.


Li Jami'i Masyayikh NU awwalan wa akhiran lahum bi sirril fatihah



Pict ; Foto KH. Ridwan Abdullah Pencipta Lambang NU Dan Makam Beliau di Tembok Dukuh Bubutan Surabaya beserta Lambang NU di masa awal berdirinya NU


KH Ridwan Abdullah dari Bani Badruddin


Tuesday, 26 January 2021

Anggota Komisi II Setuju Eks-HTI Dilarang Maju Pemilu

 Anggota Komisi II Setuju Eks-HTI Dilarang Maju Pemilu 




Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Luqman Hakim sepakat dengan wacana penambahan syarat maju Pemilu, yakni bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pasalnya, terang Luqman, tujuan politik HTI tidak sesuai konstitusi mengingat tujuannya dalam membuat kekuasaan transnasional. 


"Tujuan politik HTI sama persis dengan komunisme, yakni menciptakan kekuasaan politik internasional yang akan merobohkan bangunan negara-bangsa," kata Luqman sebagaimana dilansir Detik pada Senin (25/1). Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu menegaskan bahwa selayaknya PKI yang dibubarkan dan dilarang pemerintah karena memiliki agenda mengganti Pancasila sebagai dasar negara, eks HTI juga mestinya mendapat perlakuan yang sama.


 "Sebagai organisasi terlarang, posisi HTI sama dengan PKI, yang juga telah dibubarkan dan dilarang hidup di Indonesia," kata Anggota Parlemen Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI itu Oleh karena itu, Luqman mengatakan mantan anggota HTI tidak berhak maju pemilu. Anggota Komisi II DPR itu menegaskan para mantan anggota HTI harus menanggung konsekuensi. 


"Karena itu, eks HTI harus dilarang maju pada pileg, pilpres, pilkada, menjadi PNS, TNI, Polri, dan lain-lain, sama persis perlakuan negara ini terhadap eks-PKI. Kalau eks organisasi terlarang, tentu anggota-anggotanya harus menanggung konsekuensi politik dan hukum," tuturnya. Anggota Parlemen Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI itu Luqman menyebut sepak terjang HTI berhubungan dalam aksi terorisme yang terjadi di Tanah Air. Menurutnya, HTI dibubarkan karena ingin mengganti dasar negara.


"Sepak terjang HTI di Indonesia, meski tidak secara terang menggunakan pendekatan kekerasan dan senjata, tapi memiliki benang merah yang kuat dengan beberapa aksi terorisme, sejak peristiwa pengeboman beberapa gereja di Jakarta tahun 2000, Bom Bali, hingga aksi-aksi terorisme akhir-akhir ini," ujarnya. 


Sebagaimana diketahui, pemerintah secara resmi membubarkan HTI pada 19 Juli 2017. Aturan terkait mantan anggota HTI pun direncanakan masuk dalam undang-undang, yaitu UU Pemilu. Dalam draf RUU Pemilu yang diperoleh, ada larangan ikut pemilu bagi mantan anggota HTI. Aturan tersebut terdapat di draf RUU Pemilu Pasal 182 yang berisi syarat pencalonan. Ayat 1 berbunyi bahwa setiap WNI berhak mencalonkan diri dan dicalonkan menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah. Selanjutnya, bukan merupakan anggota HTI menjadi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilu termuat di Pasal 182 ayat 2. 


(Syakir NF/Fathoni Ahmad/NU Online)

Guru Minta Nadiem Bongkar Semua Kasus Intoleransi Di Sekolah

 Guru Minta Nadiem Bongkar Semua Kasus Intoleransi di Sekolah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat meninjau SDN Gentong, Kota Pasuruan, yang ambruk hingga menewaskan dua orang, Selasa (5/11). (CNN Indonesia/Hafidz)


Kasus intoleransi di lingkungan pendidikan kembali ramai diperbincangkan setelah seorang siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat dipaksa memakai jilbab oleh aturan di sekolahnya, mencuat ke publik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah menyerukan agar pemerintah daerah setempat segera memberi sanksi tegas, bahkan memecat pihak yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut.


Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meyakini persoalan intoleransi bukan barang baru di dunia pendidikan. Menurut mereka, Nadiem harus mengungkap serta mengatasi semua permasalahan ini hingga ke akarnya.


"[Kami] menyayangkan bahwa Mendikbud hanya merespons kasus baru yang kebetulan sedang trending topic. Mas menteri tidak mengaku secara terbuka, mengungkapkan ke publik jika fenomena intoleransi tersebut banyak dan sering terjadi dalam persekolahan di tanah air," kata Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (26/1).

"Mas menteri seharusnya membongkar persoalan intoleransi di sekolah. Persoalan intoleransi di sekolah sebenarnya mengandung problematika dari aspek regulasi struktural, sistematik dan birokratis," lanjutnya.

Ia menduga faktor utama yang melanggengkan aturan diskriminatif di SMKN 2 Padang bermula dari instruksi wali kota setempat yang mewajibkan seluruh siswa pendidikan dasar dan menengah beragama Islam menggunakan pakaian muslim.


Sementara siswa yang beragama non-Islam dianjurkan menyesuaikan dengan memakai baju kurung bagi perempuan dan celana panjang bagi laki-laki. Ini diatur dalam Instruksi Walikota Padang No 451.442/BINSOS-iii/2005 yang terbit sejak 7 Maret 2005.

Namun menurut catatan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), instruksi tersebut kerap disalahpahami oleh sekolah yang mengira aturan berlaku untuk seluruh siswa (muslim dan non-muslim).


P2G mencatat kasus aturan sekolah mewajibkan siswi berjilbab bukan hanya di SMKN 2 Padang. Namun juga pernah terjadi di SD Inpres 22 Wosi Manokwari, Papua Barat pada 2019; SMAN 1 Maumere, Nusa Tenggara Timur pada 2017; dan beberapa sekolah di Bali pada 2014.

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan tren intoleransi dan konservatisme di lingkungan pendidikan kian menguat dalam 5-10 tahun ke belakang. Ia mengakui aturan berpakaian yang diskriminatif merupakan wujud paling umum ditemukan di sekolah.

Bentuk lain yang sering ia temukan seperti intervensi guru terhadap pemilihan OSIS terkait calon beragama minoritas, fasilitas ibadah agama di sekolah yang tak terpenuhi, hingga buku pelajaran yang materi yang mendukung intoleransi dan mengganggu hak asasi manusia (HAM).

"Ada tren menguatnya konservatisme di sekolah-sekolah yang umumnya berawal dari transmisi ilmu pengetahuan keagamaan yang diperoleh siswa dari guru, alumni. Dan di situ peran orang tua kecil, khususnya di kota-kota besar," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

Dalam menangani situasi ini, Ismail menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus turun tangan. Ia menyebut sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah belum cukup untuk membasmi intoleransi sampai ke akarnya.

Ia mengatakan perkara intoleransi di lingkungan pendidikan harus diberantas dengan penerapan kebijakan secara nasional yang dapat mencegah berkembangnya konservatisme sejak awal.

"Jadi memang pemecatan bisa jadi shock therapy. Tapi yang saya inginkan policy di tingkat pusat yang komprehensif. Bukan pendekatan pecat memecat, tapi gimana desain kurikulum ini promotif terhadap toleransi," tambah dia.


Menurut laporan Wahid Foundation pada Juli 2020, beragam kasus dalam 10 tahun terakhir menggambarkan gejala intoleransi, radikalisme dan ekstremisme kekerasan masih jadi tantangan di dunia pendidikan.

Survei Wahid Foundation pada 2018 menemukan 64,25 persen dari 923 pengurus Rohis setuju bahwa umat Islam dilarang memilih pemimpin non Muslim. Dan 73,3 persen bersedia jika diajak berjihad dalam bentuk perang untuk membela umat Islam yang tertindas.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) Kemendikbud pada 2017 mendapati sejumlah sekolah di Jawa Tengah dan Kalimantan Barat menolak ketua OSIS yang berbeda agama.

PPIM UIN Jakarta 2017 mengungkap 97,89 persen guru dan dosen serta 86,55 persen siswa dan mahasiswa setuju jika pemerintah melarang keberadaan kelompok minoritas yang menyimpang dari ajaran Islam.


(fey/pmg/CNN Indonesia)

Hadits: Ziarahi Makam Orang Tua Tiap Jum'at Maka Dicatat Sebagai Anak Yang Berbakti

 Hadits; Ziarahi Makam Orang Tua Tiap Jumat Maka Dicatat Sebagai Anak Yang Berbakti

Banyak dari kita merasa sedih ketika ditinggal kedua orang tua. 


Di samping karena perpisahan di dunia, kesedihan anak-anak juga muncul karena mereka menyesal atas kurangnya bakti dan pengabdian kepada kedua orang tua.


Meski demikian, anak tetap dapat berbakti kepada orang tua sepeninggal mereka.


 Anak-anak itu dapat menziarahi makam kedua orang tua.


 Ziarah ke makam kedua orang tua memiliki keutamaan luar biasa sebagaimana riwayat berikut ini.


وَقَدْ رَوَى الْحَكِيمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَكَانَ بَارًّا بِوَالِدِيهِ


Artinya, “Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA dengan keadaan marfu’, ‘Siapa saja yang menziarahi sekali makam kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya pada setiap Jumat, niscaya Allah mengampuninya dan ia tercatat sebagai anak yang berbakti kepada keduanya,’” (Lihat Al-Bujairimi, Tuhfatul Habib alal Khatib, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H], cetakan pertama, juz II, halaman 573).


Kedatangan anak dengan ziarah ke makam kedua orang tua saja sudah cukup. Alangkah baiknya di sana mereka mengkhatamkan Al-Qur’an atau membaca beberapa surat dalam Al-Qur’an sebagaimana riwayat berikut ini.


وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ كُلَّ جُمُعَةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا فَقَرَأَ عِنْدَهُ يَس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ ذَلِكَ آيَةً وَحَرْفًا وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ كَحَجَّةٍ


Artinya, “Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, ‘Siapa saja yang menziarahi (makam) kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya setiap Jumat, lalu membaca di dekatnya Surat Yasin dan sejumlah ayat Al-Quran, maka diampuni baginya dosa sebanyak ayat dan huruf,’ dalam riwayat lain, ‘Siapa saja yang menziarahi (makam) kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya pada hari Jumat, maka itu bernilai ibadah haji,’” (Lihat Al-Bujairimi, Tuhfatul Habib alal Khatib, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H], cetakan pertama, juz II, halaman 573).


Riwayat hadits berikut ini memberikan harapan bagi mereka yang suatu masa dalam hidupnya berbuat durhaka terhadap salah satu atau kedua orang tuanya. Mereka dapat memperbanyak ibadah kepada Allah dengan doa atau ibadah lainnya yang dimaksudkan sebagai hadiah pahala bagi kedua orang tuanya.


وَرُوِيَ إنَّ الرَّجُلَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ وَهُوَ عَاقٌّ لَهُمَا فَيَدْعُو اللَّهَ لَهُمَا مِنْ بَعْدِهِمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ مِنْ الْبَارِّينَ


Artinya, “Diriwayatkan bahwa seorang anak yang kedua orang tuanya wafat sementara ia pernah berdurhaka terhadap keduanya, lalu ia berdoa kepada Allah sepeninggal keduanya, niscaya Allah mencatatnya sebagai anak yang berbakti,” (Lihat Al-Bujairimi, Tuhfatul Habib alal Khatib, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H], cetakan pertama, juz II, halaman 573).


Menurut Al-Bujairimi, hadits-hadits ini menyarankan bahwa orang yang menziarahi makam kedua orang tuanya adalah orang yang berbakti kepada keduanya, tidak durhaka, dan tidak menyia-nyiakan hak keduanya, (Lihat Al-Bujairimi, Tuhfatul Habib alal Khatib, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H], cetakan pertama, juz II, halaman 573).


Hadits; Ziarahi Makam Orang Tua Tiap Jumat Maka Dicatat Sebagai Anak Yang Berbakti

Berkah Ziarah dan Tawassul ke Habib Keling, Isteri Lancar Melahirkan

Benarkah Rasulullah Melarang Ziarah Kubur ke Tempat Jauh?


Al-Bujairimi juga mengutip pandangan As-Subki yang menyatakan bahwa praktik ziarah demi menunaikan sebuah kewajiban itu setara dengan praktik ziarah ke makam kedua orang tua. 


Oleh karena itu, ia menyarankan sesulit apapun, sebuah perjalanan ziarah itu harus ditempuh.


قَالَ الْإِمَامُ السُّبْكِيُّ وَالزِّيَارَةُ لِأَدَاءِ الْحَقِّ كَزِيَارَةِ قَبْرِ الْوَالِدَيْنِ يُسَنُّ شَدُّ الرَّحَّالِ إلَيْهَا تَأْدِيَةً لِهَذَا الْحَقِّ،


Artinya, “Imam As-Subki mengatakan, ziarah untuk menunaikan kewajiban itu setara dengan menziarahi makam kedua orang tua. Upaya menempuh perjalanan untuk kepentingan ini sangat dianjurkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban,” (Lihat Al-Bujairimi, Tuhfatul Habib alal Khatib, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H], cetakan pertama, juz II, halaman 573).


Dalam menerangkan keutamaan ziarah ke makam kedua orang tua di hari Jumat, Al-Bujairimi mengutip pandangan Ibnu Wasi‘. Ia membawa riwayat yang menyatakan bahwa ahli kubur dapat mengenali siapa peziarah yang mengunjungi mereka di hari Jumat.


وَكَانَ ابْنُ وَاسِعٍ يَزُورُ الْقُبُورَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقُولُ بَلَغَنِي أَنَّ الْمَوْتَى يَعْلَمُونَ بِزُوَّارِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ


Artinya, “Ibnu Wasi‘ menziarahi makam-makam pada hari Jumat. Ia berkata, ‘Sebuah riwayat sampai kepadaku bahwa ahli kubur itu mengetahui orang-orang hidup yang menziarahi mereka di hari Jumat dan sehari sesudahnya,’” (Lihat Al-Bujairimi, Tuhfatul Habib alal Khatib, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H], cetakan pertama, juz II, halaman 573).


Pelbagai keterangan ini sudah cukup untuk menerangkan keutamaan ziarah ke makam kedua orang tua. 


Keterangan ini tidak menyarankan orang untuk berbuat durhaka terhadap kedua orang tua, lalu membasuhnya dengan ziarah sepeninggal mereka. 


Keterangan ini dipahami lebih pada upaya mengejar ketertinggalan atau ikhtiar dalam melanjutkan bakti terhadap kedua orang tua. Wallahu a‘lam.


 (Alhafiz K/NU Online)

Sunday, 24 January 2021

Upaya Menumbangkan Indonesia Dengan Menghancurkan Pancasila, Mulai Dari PKI, DI/TII, HTI Hingga FPI

 Jika saja kepulauan Indonesia berada di Timur Tengah, Afrika atau bahkan di Eropa, mungkin saja sudah memecah dalam beberapa negara. Namun apa yang terjadi pada negara kita adalah sesuatu yang tak disangka. Ribuan pulau yang berserak, suku dan bahasa, bukanlah penghalang untuk menjadikannya satu entitas negara berdaulat - dengan kemerdekaan berkat darah dan keringat, bukan hadiah bersyarat.


Secara historik pada dasarnya wilayah kita sama dengan lainnya: berakar dari petak-petak monarki. Bedanya, negara kita multi etnis dan agama dengan kultur yang penuh warna. Bandingkan dengan bangsa Arab misalnya yang hanya satu suku, bahasa dengan satu mayoritas agama, tapi akar tribalisme, monarki dan kekuasan kolonial masa lalu membawa sekat teritorialnya hingga saat ini. Bahkan jika kita membandingkan dengan Australia yang masih berstatus protektorat Inggris dan belum sepenuhnya berdaulat, independensi Indonesia jauh lebih mencengangkan. Eropa bahkan tidak berbeda dengan Timur Tengah, warisan masa lalu terbawa hingga sekarang - banyak negara "printilan" yang luasnya bisa dilintasi dengan jalan kaki.


Mengapa Indonesia berbeda? Hanya satu "biangnya": PANCASILA! Ideologi negara ini membuat warna darah semua anak bangsa menjadi sama, dengan masam keringat yang tak pernah berbeda.


Maka jika ingin membuat bangsa ini terpecah-belah, bertikai tanpa henti seperti Timur Tengah: tumbangkan Pancasila! Jadi jangan ragu untuk mengatakan kepada siapapun, Ormas atau Parpol manapun yang menolak substansi luhur Pancasila, termasuk mereka yang mendukungnya, adalah para pengkhianat bangsa dan negara. Demi dominasi politik, mulai dari ideologi yang menjual anti kelas sosial hingga yang mengatasnamakan Tuhan, sejak dulu Pancasila sudah sering ditikam dari belakang.


Banyak negara luar yang iri atas kebersamaan kita. Para pengkhianat itu kemudian menggadaikan negara ini kepada bangsa lain - menghasut dan memerangi bangsanya sendiri demi orang lain. Ibu Pertiwi berusaha dihancurkan melalui anak kandungnya sendiri, memanfaatkan ambisi buta kekuasaan segelintir orang. Negara dan kita semua tidak boleh memberi ruang kepada para pengkhianat bangsa ini!

Sumber : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218086318604282&id=1076831809

Saturday, 23 January 2021

Densus 88 Tangkap PNS Terduga Terorisme Di Aceh

 Densus 88 Tangkap PNS Terduga Teroris di Aceh

Foto ilustrasi. Sejumlah anggota Densus 88 menjaga ketat kendaraan taktis yang membawa tiga orang terduga teroris setelah penggerebekan di Gempol, Tangerang, Banten, Rabu (16/5). 

(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)


Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror Polri menangkap dua terduga teroris di wilayah Kota Langsa, Provinsi Aceh pada Kamis (21/1) malam.

"Penangkapan tersebut berlangsung di dua lokasi terpisah," kata Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy melalui keterangan tertulis, Jumat (22).


Lihat juga: Front Persaudaraan Islam ke Ba'asyir: Ahlan Wa Sahlan

Dalam hal ini, kata dia, terduga teroris yang diamankan di lokasi Gampong Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial SB alias AF. Namun demikian, dia belum membeberkan lebih lanjut tempat dinas dari terduga teroris tersebut.


Kemudian, di lokasi kedua petugas mengamankan seorang terduga teroris berinisial MY yang merupakan seorang nelayan.


Hanya saja, sejauh ini belum banyak informasi yang dapat dibagikan lantaran para terduga teroris itu masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Densus 88.


Lihat juga: Ba'asyir Pulang Dikawal Densus 88 Antiteror, TNI Siaga

"Berdasarkan undang-undang, Densus 88 masih memiliki waktu sampai 14 hari ke depan untuk mendalami dugaan keterlibatan kedua terduga teroris serta peranannya dalam jaringan dan dapat diperpanjang 7 hari lagi," terangnya.


"Kita masih menunggu update hasil pemeriksaannya dari pihak Densus 88 Anti Teror," tandas dia.


Densus 88 sebelumnya menangkap 20 orang terduga teroris di Makassar, Sulawesi Selatan. Dua orang di antaranya ditembak mati saat penangkapan. Sementara satu orang lainnya sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara usai operasi penangkapan.


Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan Densus terpaksa menembak lantaran memberi perlawanan saat hendak ditangkap.


"Dari penindakan tersebut, Densus 88 menangkap 20 orang teroris, 17 orang diamankan, 1 orang mengalami luka tembak atas nama I (34). Sementara 2 orang meninggal," kata Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (6/1).

(mjo/pmg/cnnindonesia.com)

Tanggapi Pandji Pragiwaksono, Habib Ali : Pohon Jangan Dibandingkan Dengan Benalu!

 Tanggapi Panji Pragiwaksono, Habib Ali: Pohon Jangan Dibandingkan dengan Benalu!

tanggapi video Stand Up Komedian Panji Pragiwaksono yang membandingkan NU dan Muhammadiyah dengan FPI, Habib Ali Husein Al ‘Ayderus mengatakan itu hanya omong kosong alias nonsense.

Dalam video yang viral tersebut Panji Pragiwaksono membandingkan NU dan Muhammadiyyah dengan FPI. Menurut Panji, NU dan Muhammadiyyah adalah ormas yang terlalu elitis dan susah untuk membaur di masyarakat, bahkan menutup pintu untuk membantu masyarakat.

Stand Up Komedian, Panji Pragiwaksono

Menurut Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Kabupaten Banjar ini, Panji Pragiwaksono tidak bicara sesuai fakta lapangan. Karenanya kritikannya hanyalah sebuah kritikan kosong.


“Banyak pesantren di bawah naungan NU, banyak sekolah di bawah naungan Muhammadiyah, banyak koperasi NU dan Muhammadiyah yang memudahkan UMKM membangun usaha,” ucapnya saat wawancara dengan tim banua.co via Whatsapp, Sabtu (23/01/2021).

“Jadi menurutku, Panji itu tidak melihat permasalahan secara utuh dan menyeluruh, tapi hanya melihat dari satu sisi dan satu petak keadaan,” tegasnya.

NU dan Muhammadiyah kata Habib Ali Husein termasuk pendiri bangsa. Indonesia tidak akan ada kalau tanpa keterlibatan NU dan Muhammadiyah. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan ormas kecil yang baru lahir dan hidup beberapa tahun kemudian mati seperti FPI.

“Masak pendiri bangsa mau dibandingkan dengan ormas yang numpang hidup dalam bangsa ini. Pohon jangan dibandingkan dengan benalu yang numpang hidup di pohon tersebut. NU dan Muhammadiyyah itu sudah hampir seratus tahun membaur dan membantu masyarakat, baik dari ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan sosial.” jelas pengasuh Majlis Ta’lim Anwarus Syumus ini.

Di sisi lain, Habib Ali Husein juga mengkritik warga Nahdliyyin yang kurang mempublikasikan aktivitas sosial NU, sehingga masyarakat banyak yang tidak melek.

“Mengapa orang orang tidak melihat dan bahkan melupakan kontribusi NU dan Muhammadiyyah terhadap masyarakat, ini menjadi PR buat kita warga Nahdliyyin,” tutupnya.

Sementara, video yang viral di Twitter sejak dua hari yang lalu, tepatnya sejak Kamis (21/01/2021) sempat menjajaki trending pertama.

Tidak sedikit warganet yang menyayangkan statement dari Panji dan mengatakan Panji tidak melihat fakta di lapangan.

“NU dan Muhammadiyyah adalah ormas yang mengakar dan hidup di keseharian masyarakat kita. Selalu ada dan tak pernah jauh dari masyarakat,” tulis Ferdinand Hutahaean, salah seorang warganet di Twitter.


Sumber:https://banua.co/2021/01/23/tanggapi-panji-pragiwaksono-habib-ali-pohon-jangan-dibandingkan-dengan-benalu/

Habib Luthfi Sumbang 4 Ton Beras Untuk Warga Terdampak Banjir Di Kalsel

 Habib Luthfi Sumbang 4 Ton Beras untuk Warga Terdampak Banjir di Kalsel

Rais Aam Jam’iyyah Ahlit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (Jatman) Habib Muhammad Luthfi bin Yahya menyumbang 4 ton beras untuk warga terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Penyaluran bantuan beras dilakukan dengan melibatkan Pengurus Idarah Wustha Jatman Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan cara membeli beras di dekat kawasan terdampak banjir baru didistribusikan kepada warga. 


Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jatman KH Masyhudi kepada NU Online, Sabtu (23/1) menjelaskan, sumbangan Habib Luthfi kepada warga terdampak banjir sebagai bentuk rasa empati atas musibah yang menimpa warga di wilayah Kalsel. "Apa yang telah dilakukan Habib Luthfi sebagai bentuk rasa kepedulian dengan harapan bantuan dari beliau dapat meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah," ujarnya. 


Disampaikan, selain bantuan dari Habib Luthfi, secara organisasi Jatman juga mengajak pada warga tarekat untuk bisa membantu melalui Jatman di daerahnya masing-masing. "Idarah Aliyah Jatman sudah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada idarah wustha, idarah syu'biyah untuk mengumpulkan bantuan baik berupa uang tunai, sembako, selimut dan pakaian layak pakai," terang Kiai Masyhudi. 

Dijelaskan, surat edaran penggalangan dana merupakan langkah kedua untuk bisa menjangkau ke wilayah terdampak gempa di Sulawesi Barat (Sulbar). 

"Untuk bantuan tahap pertama sudah didistribusikan ke wilayah Kalsel pada tanggal 17 Januari 2021," ungkapnya. Kegiatan penggalangan dana di wilayah Jawa Tengah secara masif dilakukan oleh NU dan badan otonomnya dengan tujuan yang sama yakni kepada warga terdampak bencana banjir di Kalimantan.


Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng H Hudallah Ridwan mengatakan, PWNU Jateng telah menginstruksikan kepada jajaran PCNU se-Jateng untuk bergerak mengumpulkan infak dan sedekah untuk diberikan kepada warga di Kalsel.


 "Teknisnya nanti penyaluran bantuan akan dilakukan satu pintu, yakni melalui Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sehingga tidak terjadi tumpang tindih bantuan di lapangan," pungkasnya.(NU Online)

Rumah Terendam Setinggi Dada, Sayyid Husein Pilih Tetap Bertugas

 Rumah Terendam Setinggi Dada, Sayid Husein Pilih Tetap Bertugas 

Saat rumah terendam banjir, Satuan Koordinator Lapangan (Satkorlap) Banser Kabupaten Banjar, Sayid Husein Bilfaqih tetap turun ke lapangan untuk memberikan bantuan dan mengevakuasi warga terdampak banjir.

“Rumah terendam sebatas dada, tapi kami tetap melaksanakan tugas kami sebagai Banser,” ungkap Sayid Husein, Kamis (21/1/2021).

Anggota Banser di lapangan, kata Sayid Husein, membantu dan mengevakuasi korban terdampak banjir. Ini adalah kerja sosial yang Banser harus turun ke lapangan sebagai teladan, siapa tahu mereka juga tergerak hati bisa ikut peduli dengan melakukan aksi solidaritas kepada korban banjir lainnya.


“Kita sebagai anggota Banser harus jadi contoh yang baik atau pigur yang baik,” tuturnya.

Sayid Husein melaporkan bahwa anggota Banser telah berupaya maksimal menjangkau korban banjir yang berada di pelosok-pelosok desa. di mana banyak korban tak terjangkau bantuan.

“Desa yang kita bantu di antaranya Desa Jingah Habang, Labuhan Tabu, Bincau Muara, Mali-Mali, Pingaran,  Pasar Jati, Tatah, Kaliukan, dan Sungai Arpat,” sebutnya.

Sayid Husein menyebut, anggota Banser yang diturunkan berjumlah  50 orang.

“Yang ikut andil ada sekitar 50 orang yang diterjunkan ke Desa- desa, seperti pengaron, ada yang ke Sungai Tabuk, ada yang ke Riam kanan, termasuk Takutti,” jelasnya.

Sumber: https://banua.co/2021/01/21/rumah-terendam-setinggi-dada-sayid-husein-pilih-tetap-bertugas/

Draf RUU: Eks HTI Setara PKI, Dilarang Ikut Pilpres-Pilkada

 Draf RUU: Eks HTI Setara PKI, Dilarang Ikut Pilpres-Pilkada

Ilustrasi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (Sumber: google)


Draf revisi Undang-undang (UU) tentang Pemilu yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR tahun 2021 mengatur larangan bagi eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi calon peserta pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Aturan itu kini ditulis secara gamblang atau tersurat seperti seperti larangan bekas eks Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dilarang berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Selama ini, larangan bagi eks HTI tak pernah ditulis secara tersurat dalam UU Pemilu dan UU Pilkada.


Merujuk Pasal 182 Ayat (2) huruf jj dalam draf revisi UU Pemilu yang diterima CNNIndonesia.com, diatur persyaratan pencalonan bagi peserta pemilu bukan bekas anggota HTI.


"Bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," bunyi pasal 182 Ayat (2) tersebut.

Selain itu, pada Pasal 311, Pasal 349 dan Pasal 357 draf revisi UU Pemilu juga mewajibkan para calon presiden dan calon kepala daerah wajib melampirkan persyaratan administrasi berupa surat keterangan dari pihak kepolisian sebagai bukti tak terlibat organisasi HTI.


"Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dari kepolisian," bunyi pasal tersebut.


HTI sendiri sudah menjadi ormas terlarang di Indonesia. Status itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Pencabutan badan hukum HTI merupakan tindak lanjut dari penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Dalan draf revisi UU Pemilu juga diatur bahwa pilkada berikutnya akan digelar pada 2022 dan 2023 mendatang.

Pilkada 2022 dihelat di daerah yang mana gubernur, bupati dan wali kota sudah menjabat sejak 2015. Salah satu daerah yang akan menggelar pilkada 2022 adalah Provinsi DKI Jakarta.(CNN Indonesia)

Friday, 22 January 2021

Pemilik Masjid Di Semarang Wakaf Ke NU Demi Selamatkan Akidah Dan Aset

 Pemilik Masjid di Semarang Wakaf Ke NU Demi Selamatkan Akidah dan Aset 


Demi mengamankan aset masjid Annur yang berlokasi di Jl Anggraini Raya Nomor 16 Semarang Utara, Jawa Tengah  dan jamaahnya dalam mengamalkan ajaran akidah ahlussunah waljama'ah an-nahdliyyah, keluarga pendiri dan pemilik masjid ini mewakafkan kepada Nahdlatul Ulama (NU).


Hj Roro Elfira Purnamapita M selaku waqif mengatakan, masjid ini berdiri di atas lahan seluas 298 meter persegi, berdiri sejak 2017 lalu. Selain untuk  shalat jamaah, masjid ini juga difungsikan untuk kegiatan pengajian Al-Qur'an (TPQ), tahlilan, majelis taklim dan kegiatan-kegiatan sosial.

"Agar masjid ini lebih syiar dan ajaran aswaja an-nahdliyyah terjamin kelangsungannya hingga hari akhir kelak, maka masjid ini saya wakafkan kepada NU," kata Hj Elfira kepada NU Online Jateng setelah menyerahkan dokumen wakaf kepada Ketua  PBNU  KH Abdul Manan Ghani di Semarang, Kamis (21/1).

Menurutnya, keputusan mewakafkan tanah dan masjid yang bangunannya terdiri dari dua lantai ini kepada NU diambil melalui musyawarah keluarga. Kesetiaan dan loyalitas NU bersama warganya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi pertimbangan utama kenapa ormas yang didirikan para kiai pesantren ini dipilih agar dapat lebih memakmurkan masjid ini.


"Selain itu, kedua orang tua dan seluruh keluarganya ingin kelak kalau sudah meninggal mengharapkan kiriman doa dari jamaah masjid ini, hanya NU lah organisasi yang mampu menggerakkan anggotanya untuk selalu kirim doa kepada jamaah dan saudara-saudaranya yang sudah menghadap Allah SWT," terangnya.

Ketua PBNU KH Abdul Manan Ghani mengatakan, keputusan keluarga Hj Elfira mewakafkan masjidnya kepada NU merupakan langkah yang tepat. Meski kedudukan PBNU di ibukota negara, namun NU memiliki jaringan yang luas dari pusat di ibukota negara, provinsi (pengurus wilayah), kabupaten/kota (pengurus cabang), Kecamatan (majelis wakil cabang), dan kelurahan/desa (pengurus ranting).


Menurutnya, perangkat PBNU di daerah secara otomatis akan menjalankan amanat PBNU dalam menjaga dan memelihara aset organisasi, termasuk masjid-masjid dari masyarakat seperti Masjid Annur ini. 

"Apa-apa yang sudah baik di Masjid Annur ini akan kami pertahankan, kami akan melengkapinya lagi dengan hal-hal yang lebih baik," ujarnya.

Sekretaris PWNU Jateng, H Hudallah Ridwan Naim mengatakan, amanat PBNU agar pengurus NU di daerah berpartisipasi memakmurkan Masjid Annur akan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Dikatakan, NU tidak hanya memelihara fisik aset yang diwakafkan saja, tetapi juga memelihara dan mengembangkan ajaran akidah aswaja yang diamalkan di masjid ini di bawah bimbingan para kiai.

"Semoga dengan terjaganya aset dan akidah, pahala untuk waqif mengalir terus sampai hari kiamat kelak,"  tuturnya.

Sebelum prosesi penyerahan dokumen wakaf dilaksanakan, Hj Roro Elfira Purnamapita M selaku wakif mengucapkan ikrar wakaf di hadapan KH Abdul Manan Ghani yang mewakili Ketua Umum PBNU Prof KH Said Aqil Siroj dan disaksikan Kepala KUA Semarang Utara, Mabrur.

Selanjutnya dokumen itu diserahkan kepada PBNU dengan disaksikan keluarga waqif, Sekretaris PWNU Jateng KH Hudallah Ridwan Naim, Kepala KUA Semarang Utara Mabrur, dan Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Semarang Zaenal Arifin.(NU Online Jateng)