Adakah Tangan “Asing” di Balik Berbagai Kegaduhan di Indonesia?
Baru-baru ini, Karni Ilyas di channel Youtube-nya mewawancarai Jenderal Prof. Hendropriyono (iya, selain jenderal, beliau itu profesor dan akademisi). Wawancara itu dipenuhi komentar bernada kebencian dari para pembela FPI. Karena Prof. Hendro menyebut buku saya, Salju di Aleppo (ketika bercerita soal Suriah; dan beliau rupanya pernah datang langsung ke Damaskus), ada beberapa komentator yang ikut mencaci-maki saya. Tapi, aku rapopo. [1]
Ada hal menarik yang disampaikan Prof. Hendro dalam wawancara itu, yang ingin saya eksplorasi lebih lanjut. Mulai menit ke-31 beliau bicara soal campur tangan asing dalam berbagai keributan di Indonesia. Ini sebenarnya (dan seharusnya) menjadi pengetahuan umum. Saya pun sudah sering menulis soal campur tangan AS di berbagai negara.
Prof. Hendro, buat saya, telah menyampaikan sebuah konfirmasi penting soal campur tangan AS di Indonesia. Mengkonfirmasi apa yang berkali-kali saya tulis selama ini. Antara lain yang beliau sampaikan:
“Negara adikuasa yang memegang hegemoni di dunia ini terus-menerus (ingin berkuasa), tidak mau diganti. AS tidak mau diganti oleh China. Untuk itu AS melakukan berbagai upaya mendalangi kekacauan di Indonesia. Misalnya PRRI, yang mendrop senjata di Siak Sri Indrapura adalah CIA. Yang mengebom di Ambon, CIA… Lalu, zaman berubah, kini CIA tidak lagi campur tangan langsung tetapi pakai uang. CIA membayar orang-orang lokal untuk menggulingkan pemerintahannya sendiri… Di kedutaan AS ada diplomat yang sebenarnya orang CIA, tapi tentu saja mereka tidak mengaku.”
Di zaman medsos ini, ada kecenderungan baru. Ada agen “asing” (tapi orang lokal) yang narsis, sehingga memamerkan aktivitasnya di medsos. Para diplomat yang merangkap agen intel juga juga seolah semakin ceroboh (sengaja?). Misalnya, kasus diplomat Jerman yang datang ke markas FPI. Kunjungan yang terjadi di masa ‘tegang’ dan sensitif, jelas menunjukkan sebuah upaya campur tangan. Ini pelanggaran atas Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 Pasal 41, yang menyatakan bahwa misi diplomatik tidak boleh mencampuri urusan internal negara tempatnya bertugas.
Sekedar catatan, pada tahun 2012, sebanyak 40 aktivis oposisi Suriah mengadakan pertemuan di Jerman untuk merancang bentuk dan agenda pemerintahan pasca-Assad. Perilaku diplomat Jerman itu pun sebenarnya “tidak aneh” buat pengamat Timur Tengah. Dalam demo-demo antipemerintah di Irak tahun 2019-2020, ada beberapa diplomat AS yang bergabung dengan demonstran dengan jelas (tidak menyamar). Difoto oleh netizen Irak lalu diviralkan di medsos. Dalam demo antipemerintah di Iran bulan Februari 2020, bahkan Dubes Inggris ditangkap saat berkeliaran di tengah para demonstran. Dia ditahan beberapa jam, lalu dilepas karena diplomat memiliki kekebalan hukum.
Seperti yang dikatakan Prof. Hendro, AS (CIA) tidak lagi terjun langsung tapi membayar orang-orang lokal untuk digerakkan menggulingkan pemerintahan. Siapa sih orang-orang lokal itu? Saya pernah menulis soal “template” penggulingan rezim oleh AS. Antara lain, AS mengucurkan dana sangat besar untuk berbagai NGO (Non-Government Organization) atau LSM, bersama lembaga-lembaga think tank (pusat studi) yang kemudian terbukti memiliki rekam jejak dalam upaya penggulingan rezim di berbagai penjuru dunia.
Di Mesir, misalnya, aksi-aksi demo penggulingan Mobarak dimotori oleh aktivis LSM yang dilatih oleh AS (melalui Freedom House dan National Endowment for Democracy-NED) agar mahir menggalang massa dan mengelola isu. FH dan NED juga bermain di Suriah. Ada lagi LSM bernama CANVAS, yang memberikan pelatihan berbagai strategi revolusi kepada para aktivis yang ingin menggulingkan rezim di negara mereka. Para pendukung dana CANVAS adalah lembaga-lembaga terkemuka seperti United States Institute for Peace (USIP) yang didanai Kongres AS, New Tactics (didanai Ford Foundation dan Soros Foundation), dan lain-lain. USIP ini yang mengkoordinir kegiatan aktivis oposisi Suriah di Jerman. Nama-nama lain, baca saja buku saya Prahara Suriah dan Salju di Aleppo.
Nah, karena aksi demo “damai” tidak berhasil di Libya dan Suriah, masuklah para “jihadis” untuk melakukan “tugas” mereka. Di balik para “jihadis” juga ada penyalur senjata, yang tak lain AS (dan sekutunya, termasuk negara-negara Teluk dan Israel).
Para “jihadis” ini tentu saja tidak membawa isu demokrasi, melainkan khilafah. Khusus di Suriah, mereka membawa isu Sunni-Syiah, yang terbukti sangat efektif dalam menggalang pasukan dan dana dari kaum Muslim di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia.
Nah setelah melihat “template” ini, Anda bisa mengecek, apakah ada NGO-NGO dalam jejaring yang sama, yang juga bekerja di Indonesia?
Mari kita lacak satu jaringan saja, NED. Bila NED terang-terangan memberi dana: “nih uang, hancurkan negaramu!”, hampir pasti tidak ada yang mau. Karena itulah jejaring NED mengangkat isu yang sangat beragam. Toleransi, agama, pertanian, demokrasi, pendidikan, pembelaan terhadap masyarakat adat, hingga ke pembelaan terhadap LGBT. Sangat mungkin, jejaring NED di Indonesia ini ada orang-orang yang tulus memperjuangkan sesuatu, tapi lugu, tidak paham peta besar geopolitiknya.
Saya cek di web resmi NED, pada tahun 2018 NED memberi dana sebesar 217,727 US Dollar (sekitar 3 miliar) kepada INFID untuk program Promoting Tolerance, Democracy, and Human Rights to Prevent Violent Extremis. Ini program (sepertinya) bagus kan? [2]
Karena INFID artinya “Forum LSM Internasional untuk Pembangunan Indonesia”, berarti terdiri dari banyak LSM dong. Jadi, saya google lagi, siapa saja sih yang bergabung dengan INFID? Ternyata ada sangat banyak, baca saja sendiri. Saya juga temukan bahwa INFID adalah satu sponsor utama program Feminist Festival 2017, bersama banyak LSM lain, di antaranya Women Research Institute, Jaringan Buruh Migran, Migrant Care, The Asian Muslim Network. [3]
Nah organisator Feminist Festival ternyata menjadi Koordinator Proyek WMJ (Women’s March Jakarta) 2018. Penggagas Feminist Festival adalah JFDG (Jakarta Feminist Discussion Group), pendirinya Kate Walton, seorang warga Australia yang tinggal di Indonesia.
Aksi demo WMJ tahun 2018 itu dicatat reporter majalahsedane.org, Dina Septi. Menurutnya, tuntutan WMJ 2018 adalah: 1) menolak RKUHP yang akan mengkriminalisasi seks di luar nikah dan kaum gay; 2) mendukung disahkannya Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual; dan 3) mendukung disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Menariknya, Dina Septi dengan kritis mempertanyakan, “Meski jaringan Women’s March di sini tersambung dengan Women’s March di Amerika Serikat, tidak terlihat pula poster yang memprotes kebijakan agresi militer di kawasan Timur Tengah, yang sudah pasti merampas masa depan perempuan dan anak.” [3]
Nah, di sini ketemu poin utama yang ingin saya sampaikan: isu-isu yang diangkat jejaring NED, USAID, atau berbagai organisasi “pro-demokrasi” Barat lainnya yang suka bagi-bagi dana itu memang sangat beragam (ada sebagian yang saya akui baik).
Tapi semua isu itu bisa dimasukkan dalam satu keranjang besar yang diberi label: “sejalan dengan kepentingan AS”. Kalau tidak sejalan? Ya pasti ga turunlah dana itu.
Jadi, ketika dikatakan “ada tangan AS di balik aksi demo”, ini bukan teori konspirasi, tapi memang bisa dilacak rekam jejak jejaringnya. Yang dilakukan AS bukan secara langsung memobilisasi massa, melainkan melatih/mengkader banyak orang, mempengaruhi cara berpikir, melalui sangat banyak isu, lalu menunggu sampai ada kesempatan. Ketika kesempatan tiba, AS ada di posisi untuk mengarahkan aksi demo ke arah yang sesuai kepentingan AS, bukan yang sesuai dengan kepentingan rakyat.
Aksi-aksi demo di berbagai negara, sangat mungkin awalnya memang berawal dari keresahan yang memang riil. Di Indonesia, orang marah melihat kerakusan oligarki. Di Hong Kong, kaum muda mengalami tekanan ekonomi. Di Irak, Iran, Lebanon, ekonomi sulit. Tapi, anehnya, katanya demo menuntut perbaikan ekonomi, mengapa membakar infrastruktur dan properti warga? Bukannya bikin ekonomi rakyat tambah susah?
Dan ternyata ini memang ada SOP-nya, disebut “Marginal Violent Theory”. Demo-demo ala NED ini memang sengaja mengeskalasi kekerasan (istilahnya “most aggresive non-violent action” & “mild force”), dengan tujuan memprovokasi polisi untuk melakukan kekerasan (dan LSM ala Amnesty Intl sudah siap dengan mesin propagandanya ketika ini terjadi) lalu menyudutkan pemerintah sampai ke pinggir jurang (opsinya: kompromi atau terguling).
Semoga bisa dipahami sehingga tidak mudah dikelabui. Mari jaga NKRI. [Dina Y Sulaeman]
Sumber:https://sangkhalifah.co/adakah-tangan-asing-di-balik-berbagai-kegaduhan-di-indonesia/
