Tegas Tolak Rencana Impor Beras, Kiai Said: Untuk Kepentingan Siapa?
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menolak keras rencana pemerintah Indonesia yang ingin mengimpor beras satu juta ton dari Thailand. Alasanya, hal itu sangat merugikan petani Indonesia.
“Saya menolak keras kesepakatan impor beras ini, pertama kebanyakan petani 99 persen warga NU,” tutur Kiai Said, ditayangkan di TV NU, pada Jumat (19/3) petang.
Kiai Said mengaku telah dihubungi para petani dari Karawang dan Indramayu bahwa stok beras masih sangat mencukupi. Para petani yang menghubungi Kiai Said itu menyatakan, jika pemerintah ingin dibuktikan stok beras dalam negeri sebanyak satu juta ton, para petani itu siap untuk membuktikan hari ini juga.
“Kata para petani, kalau pemerintah mau dibuktikan satu juta ton beras sekarang juga siap kami buktikan. Tidak usah besok atau lusa. Sekarang juga siap untuk membuktikan bahwa kami sudah punya ada beras satu juta ton,” ucap Kiai Said, menyampaikan informasi dari petani yang menghubunginya.
“(Impor beras) ini jelas sangat merugikan petani yang kebanyakan, terus terang, warga Nahdliyin. Begitu ada berita bahwa pemerintah Indonesia akan MoU dengan pemerintah Thailand, langsung harga beras turun sampai 300-350 rupiah. Para petani nangis akibat berita, belum terjadi impor, itu sudah merasakan dampaknya negatif,” jelas Kiai Said.
Kiai Said mengungkapkan terkait penolakannya ini, dirinya juga sudah menyampaikan langsung ke Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang juga kebetulan merupakan bendahara PBNU.
“Beliau pun setuju sikap saya menolak MoU ini karena dalam data Kementan mencari stok beras akhir 2020 sebanyak 7.38 juta ton sementara produksi dalam negeri 2021 sebesar 17.51 juta ton, sehingga totalnya menjadi 24.9 juta ton perkiraan kebutuhan 12.33 juta ton sehingga muncul surplus 12.56 juta ton di 2021 ini. Ini artinya surplus ngapain impor. Ini kebijakan siapa ini?,” ujar Kiai Said.
Dengan menemukan data itu, Kiai Said justru mempertanyakan impor beras itu sebenarnya kebijakan siapa. Bahkan, Said Aqil menyebut, rencana itu hanyalah untuk menguntungkan segelintir pihak tertentu.
“Saya bertanda tanya besar untuk apa, untuk kepntingan siapa dan kenapa ini harus dilaksanakan untuk kepentingan kelompok tertentu pasti ini tujuannya. Saya tahu, tolong nasib petani didahulukan, petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa ini harus diprioritaskan alih-alih untuk mendukung malah akan hancurkan nasib mereka ini,” ucap Kiai Said.
Sebab itu, PBNU meminta agar adanya kesesuaian data antar lembaga pemerintah, seperti BPS, Bulog, Kemendag, dan Kementan. Kiai Said memberi penekanan soal peran dan fungsi Bulog yang dirasakan sampai saat ini belum maksimal. Menurutnya, dalam regulasi ketahanan pangan, Bulog adalah lembaga yang memiliki tingkat infrastruktus dari pusat hingga ke desa. Tapi, dirinya berpandangan belum maksimal kinerja dari Bulog.
“Entah untuk kepentingan siapa sengaja dibonsai kepentingan atau fungsi jelas kepentingan kelompok tertenu. Sekali lagi kesimpulannya saya Ketum PBNU tolak kesepakatan Indonesia dan Thailand untuk impor 1 juta beras putih karena stok kita surplus. Kata petani kalau pemerintah dibuktikan 1 juta ton siap kami buktikan kami punya beras 1 juta ton,” tutup Kiai Said. (red/dakwahnu.id)
