RUU HIP dan Politisasi Agama
Waktu RUU HIP masuk Baleg, semua fraksi setuju di bahas ke tingkat paripurna untuk menjadi UU.
Bahkan PKS minta agar RUU itu menjadi hak inisiatif DPR.
Hanya Partai Demokrat yang menolak. Maklum PD sangat paham arah permainan PKS.
Lantas kemudian setelah disepakati, masalah HIP itu menjadi kontroversial di masyarakat. Semua partai yang tadinya mendukung ramai ramai menolak.
Ada apa? Yang lucu lagi semua partai menolak sebagai pencetus RUU HIP itu.
Padahal proses pembentukan RUU HIP sudah sesuai dengan prosedur DPR. RUU ini sudah dibahas sebanyak 12 kali sidang antar fraksi.
Sudah ada Panja RUU HIP. Sudah ada Naskah Akademis. Sudah mengundang ahli hukum tata negara dari kalangan kampus untuk mendengar pendapat mereka.
Sehingga disepakati oleh Badan Legislatif DPR sabagai RUU dan merupakan hak inisiatif DPR.
Namun ketika diajukan ke presiden untuk mendapatkan persetujuan, masalah HIP ini menjadi viral di media Massa, dan dikaitkan dengan ide dari PDIP akan menghidupkan PKI. Padahal ini kerja kolektif anggota DPR antar fraksi. Memang kebetulan ketua Panja adalah Rieke Diah Pitaloka dari PDIP. Namun Rieke bekerja untuk dan atasnama DPR, bukan dari PDIP.
Menurut saya, penolakan semua fraksi di DPR itu bagian dari proses politik, sebagai test the Water dalam rangka amandemen terbatas UUD 45 oleh MPR. Politisi ingin melihat siapa yang bereaksi paling keras. Dan yang paling kencang teriak adalah ormas Islam.
Yang aneh PKS sendiri yang mengusulkan HIP menjadi hak inisiatif DPR. Bisa jadi upaya terselubung dari PKS untuk mengembalikan Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta agar Pancasila bersyariah. Terbukti hilangnya kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjadi cukup Ketuhanan saja. Jadi Pancasila sudah masuk dimensi agama, bukan lagi teologi dan Filsafah. Itu sebabnya Pak Mahfud cepat membaca arah RUU dan menolak RUU ini. Tapi yang jadi kambing hitam tetap saja PDIP.
Eka Budirinawan
(suaraislam)
www.hwmi.or.id
