Umat Islam harus waspada dengan muncullnya khilafah Islamiyah yang kerap dihembuskan oleh kelompok-kelompok radikal (HTI). Khilafah Islamiyah pada dasarnya tidak lebih dari sekedar Gerakan politik, bukan Gerakan keagamaan. Sekali lagi, khilafah Islamiyah itu sebenarnya Gerakan politik, bukan Gerakan agama. Karena di situ lebih kental aspek politiknya dari aspek agama, ibadah, ubudiyahnya. Yang difokuskan adalah system kenegaraan, bukan bagaimana membuat madrasah, masjid, menciptakan kesejahteraan umat, dsb.
Sistem ketatanegaraan berikut system kepemimpinannya sebagaimana tertuang dalam konsep khilafah Islamiyah, cukuplah mengacu pada system yang berlaku di negara masing-masing. Siapapun yang jadi kepala negara, yang telah diproses secara sah, baik menurut ukuran agama maupun negara, itulah khalifah (pemimpin).
Konsep atas pendirian Pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah) bagi setiap muslim merupakan gagasan tidak rasional. Hmal ini akan mencelakakan kaum muslim minoritas yang berada di negara lain.
Contoh:
DI Jepang, orang Islam untuk sholat jumat saja tidak memenuhi quorum (syarat minimal). Lantas bagaimana kalua mereka diwajibkan mendirikan khilafah Islamiyah? Pasti tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti dosa dan masuk neraka.
Terdapat lesalahan penafsiran atas pemahaman istilah islamm kaffah (kaffah) yang kemudian diterjemahkan lagi dalam bentuk kewajiban pendirian pemerintahan Islam. Syariat atau hokum Islam memang harus ditegakkan tapi tidak perlu melalui pemerintahan Islam.
Kaum muslimin di sebuah negara berkewajiban menjalankan setiap ajaran Islam. Namun demikian, kewajiban itu tak berlaku bagi upaya pendirian pemerintahan Islam. Berislam sungguh-sungguh tak harus dengan Khilafah Islamiyah. Mengakui dan taat pada pemerintah yang sah dan berdaulat adalah wajib.
Konsep pemerintahan Islam (khilafah Islamiyah) tidak pernah jelas bagaimana bentuk dan mekanisme pendiriannya. Kejelasan konsep tersebut hanyalah selalu mengganggu dan mempersoalkan keabsahan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.
Hingga saat ini tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan system kenegaraan dan system pemerintahan berdasarkan agama Islam. Bahkan di negara-negara berpenduduk sebagian besar muslim sekalipun, sangat beragam bentuk negara dan system pemerintahannya. Di Timur Tengah pun tidak ada negara yang berdasar khilafah, yang ada kerajaan (Saudi Arabia, Yordania), Republik Islam (Iran, Syria, Mesir dan UEA dan negara-negara teluk). Sehingga di Timur Tengah HT menjadi persoalan.
Sikap pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak jelas tehadap Gerakan HTI. Padahal ancaman keutuhan NKRI sudah sangat jelas. fundamentalisme dan liberalisme seolah-olah dibiarkan begitu saja.
www.hwmi.or.id
Saya sangat setuju dan mendukung penuh untuk pemerintah agar tidak mengabaikan gerakan HTI walaupun HTI sudah di bubarkan tapi metode pendoktrinan nya masih sangat kental di masyarakat maupun media sosial..krna apa mereka lebih senang perang lewat dunia virtual begitu banyak di tiap" perusahaan BUMN kelompok tersebut meeaaa mereka lebih Sunnah dg yg lainnya jadi tolong di perhatikan lebih teliti lagi mereka kelompok kecil dari 200k penduduk Indonesia tapi suara mereka bisa mendobrak gerbang pemerintah,. Saya sebagai umat Islam iIndonesi, lebih cinta tanah air,. Dan sudah banyak negara timur tengah hancuh lebur karena ulah gerakan radikalisme dan rasis nya mereka hanya provokator di tengah" bangsa inIndones,. Salam waras dari saya demikian Terimakasih
ReplyDelete