Ketua Ansor Bangil Pertanyakan, Apa Wasekjen MUI Najamudin Pro Khilafah ? - HWMI.or.id

Tuesday 25 August 2020

Ketua Ansor Bangil Pertanyakan, Apa Wasekjen MUI Najamudin Pro Khilafah ?

 Ketua Ansor Bangil Pertanyakan, Apa Wasekjen MUI Najamudin Pro Khilafah?

Ketua PC Ansor Bangil Saad Muafi menunjukkan foto Presiden RI Jokowi yang dicoret-coret dan berkas HTI saat mendatangi Abdul Halim di Bangil Pasuruan Jawa Timur, Sabtu (22/8/2020).

foto: ahmad fuad/ bangsaonline.com

Ketua PC Ansor Bangil Saad Muafi mempertanyakan pernyataan Najamudin Ramly, Wakil Sekertaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan, "Ajaran khilafah boleh didiskusikan, tapi tidak boleh diimplementasikan".

Dalam penjelasannya di depan publik, Najam menguraikan sejarah Islam, bahwa pemerintahan setelah Nabi itu dipimpin seorang khalifah atau khulafa urrasyidin. "Saya kira ini sudah diajarkan di bangku sekolah Ibtida'iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah," jelas Najamudin Ramly beberapa waktu lalu di salah satu televisi.

Gus Afi - panggilan akrab Saad Muafi - menanyakan, "Wakasekjen MUI ini ada apa dengan HTI? Kok bisa menyatakan seperti itu. Jangan-jangan timbul stigma bahwa MUI pro dengan HTI? mau dikemanakan negara ini," kata Gus Afi.

Gus Afi sangat menyayangkan penjelasan khilafah yang disampaikan Najamudin. “Saya tidak tahu ia mewakili MUI atau siapa. Yang jelas ada apa Wakil Sekretaris Jenderal itu dengan sistem khilafah?," tanya Gus Afi.

Gus Afi berharap pemerintah tegas terhadap ajaran yang merongrong ideologi Pancasila. Fakta di lapangan, menurut dia, saat dirinya terjun langsung mendatangi Yayasan Al Hamidy tersebut, ketua yayasan sekaligus kepala sekolahnya tidak tahu nama wakil presiden. Di lingkungan sekolahan itu tidak ada satu pun bendera merah putih berkibar, meskipun ini masa HUT Kemerdekaan RI. Kemudian foto presiden dicoret-coret.

"Kalau sudah terjadi demikian, mau dibawa ke mana Indonesia ini?," tanya Gus Afi.

Gus Afi berharapa MUI tahu akar permasalahanya, tidak langsung menyalahkan Ansor bertindak secara tidak prosedural. "Kedatangan kami di lapangan itu didampingi pihak kepolisian, TNI, camat, dan pihak kepala desa. Itu kami lakukan sudah sangat prosedural. Makanya saya harap MUI biar obyektif menilai persoalan ini, harus tahu dulu akar permasalahanya," katanya. (afa/BangsaOnline)

www.hwmi.or.id

Bagikan artikel ini

1 comment

  1. Orang sekarang hanya menilai dari media.
    Fakta dan realitanya tidak tau secara proses

    ReplyDelete