Rencana Demo 5 Hari oleh Sejumlah Ormas, Ketua PWNU DKI Minta Warga NU Tidak Ikut
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Samsul Ma’arif menanggapi aksi demonstrasi yang akan digelar sejumlah ormas; FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 di sekitar Istana Merdeka, Jakarta.
“Kami memohon warga Nahdliyin Jakarta, untuk tidak bergabung dalam demo anarkis yang tidak beradab,” tutur Kiai Muda NU ini yang juga merupakan Pengurus Lembaga Dakwah PBNU.
Tidak hanya itu, sebagaimana informasi yang didapatkan tim dakwahnu.id, mulai hari Senin hingga Jumat (16/10) akan berlangsung lagi aksi unjuk rasa atau demo menolak UU Cipta Kerja.
Diketahui, aksi demo akan digelar Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Nasional (DEN KSBSI) di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Para buruh yang tergabung dalam KSBSI akan menggelar aksi demonstrasi hingga Jumat mendatang.
Selasa, 13 Oktober 2020, akan berlangsung juga aksi 13 10, melibatkan massa Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 bersama dengan GNPF Ulama. Aksi massa FPI tersebut juga akan digelar di sekitar Istana Merdeka.
Mencegah terjadinya aksi anarkistis, sebanyak empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) personel Brimob Polda Sumatera Utara dikirim ke Jakarta, Minggu (11/10).
PBNU pun menghargai setiap upaya yang dilakukan negara untuk memenuhi hak dasar warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun dalam langkahnya, PBNU menyesalkan proses pengesahan UU Cipta Kerja yang terburu-buru, tertutup, dan tidak membuka diri terhadap aspirasi publik.
Dalam situasi ini, Nahdlatul Ulama berkomitmen untuk tetap membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi (judical review) ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini akan menjadi jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa, apalagi di tengah pandemi yang belum mereda sampai dengan saat ini.
Tidak hanya itu, Keputusan untuk tidak menggelar aksi turun jalan ditempuh sebagai bentuk upaya dalam menekan penyebaran virus Covid-19
“Dalam situasi pandemi dan ikhtiar bersama untuk memotong rantai penularan (Covid-19), upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa,” ucap Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siroj. (Ahn/dakwahnu)
