Ketua PBNU Marsudi Syuhud mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan latar belakang Listyo meskipun non-muslim. Menurutnya, latar belakang agama tak bermasalah berdasarkan undang-undang dan hukum.
Lagi pula, katanya, tak sedikit pula negara-negara Islam yang menunjuk pejabat mereka dari latar belakang non Muslim. Rasulullah, menurut Marsudi, juga pernah menunjuk seseorang yang beragama non-muslim saat hijrah ke Mekkah dari Madinah.
"Kalau kita lihat negara Islam mana pun, Islam pun banyak yang mengangkat pembantu-pembantunya dari non-muslim. Itu saja. Cukup secara pengalaman, kafaah itu cakap. Cakap itu mempunyai segalanya, kepandaian, ilmunya, integritasnya,"kata Marsudi lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).
Dia mengatakan penunjukan calon Kapolri baru adalah hak prerogatif presiden. Ia pun meyakini Presiden Joko Widodo telah memilah dan memilih nama yang cocok untuk menjadi pembantunya di korps Bhayangkara.
Menurut Marsudi, orang yang bisa dekat dengan presiden pasti memiliki prestasi dan rekam jejak yang baik. Marsudi juga tak mau ambil pusing terkait rekam jejak Listyo lantaran dirinya bukan orang kepolisian.
"Saya bukan polisi. Saya orang luar. Orang bisa dekat presiden pasti punya prestasi, kan. Itu saja kalau saya melihatnya. Jadi gampang saja," ujar Marsudi.
Dia menjelaskan tiga syarat utama yang harus dimiliki sosok pembantu presiden di institusi kepolisian. Tiga syarat tersebut yakni amanah, cakap, dan cukup secara pengalaman. Ia pun meyakini, Jokowi telah melalui pertimbangan tersebut dengan menyerahkan nama Listyo.
"Amanah, cakap, dan cukup. Mempunyai pengalaman, yang banyak dan mampu untuk melaksanakan tugasnya. Itu intinya. Saya yakin, presiden sudah memilah dan memilih hal itu," katanya.
Listyo adalah satu-satunya nama yang diserahkan wakil Istana ke DPR sebagai calon pengganti Kapolri Idham Azis yang akan purna tugas awal Februari mendatang.
Usulan nama Kapolri ini tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) yang diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke Pimpinan DPR, Rabu (13/1). Surpres itu langsung diterima Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Hari ini surpres telah kami terima dari presiden yg mana presiden menyampaikan usulan pejabat mendatang tunggal yaitu Listyo," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1). [CNN Indonesia]
