Pengusung Khilafah Mencari Kesempatan di Tengah Pro-Kontra Tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila
Oleh: Khalilullah
Menjelang dan pasca tanggal 1 Juni 2021 Indonesia sedang digoncang oleh pro-kontra penetapan tanggal ini sebagai Hari Lahir Pancasila. Pada media online Tempo Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyangkal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Sedang, yang benar, baginya, adalah tanggal 18 Agustus.
Tulisan ini tidak bermaksud mendebat, apalagi menghakimi gagasan kontroversial Harun. Tapi, tulisan ini lebih bermaksud meluruskan isu provokatif yang bertebaran di media sosial. Isu provokatif yang saya maksud adalah tuduhan kelompok radikal terhadap pemerintah dan orang yang setuju dengan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sebagai orang yang makar terhadap Pancasila.
Dengan isu provokatif tersebut kelompok radikal sesungguhnya mencari celah untuk memperlihatkan bahwa pemerintah memiliki image yang buruk di tengah publik. Sehingga, harapan terbesarnya rakyat tidak peduli lagi terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Jika rakyat nanti tidak percaya lagi, kesempatan kelompok radikal menyebarkan paham Khilafah di Indonesia.
Kelompok radikal yang biasanya mengampanyekan paham Khilafah sebagai sistem negara tidak lain dan tidak bukan adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kelompok radikal ini getol sekali menyuarakan tegaknya Khilafah untuk terwujudnya berdirinya Negara Islam (Daulah Islamiyyah).
Biasanya kedua kelompok radikal ini mengkafirkan orang lain yang tidak sepemikiran, meski orang ini beragama Islam. Indonesia termasuk negara yang sering dikafirkan oleh mereka. Bahkan, banyak warga Negara Ibu Pertiwi ini yang terpengaruh doktrin mereka, sehingga memutuskan untuk hijrah ke Raqqah Suriah, negara di mana ISIS berkuasa.
Maka dari itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh semua orang agar tidak terjebak doktrin provokatif tersebut. Pertama, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang tidak buruk. Tidak seburuk yang dipikirkan kelompok radikal atau lebih tepatnya pengusung Khilafah. Indonesia sudah lama dihadapkan dengan perbedaan. Buktinya, Sila Pertama Pancasila menegaskan keesaan Tuhan yang dapat diterima oleh agama yang berbeda dan Indonesia sendiri membenarkan perbedaan agama tersebut.
Kedua, kelompok tidak menerima perbedaan jelas bukan warga negara Indonesia yang baik. Mereka adalah penyusup yang bersikeras meruntuhkan Indonesia dari dalam. Karena itu, hendaknya lebih berhati-hati berhadapan dengan orang semacam itu. Ketidaksukaan mereka terhadap perbedaan adalah bukti nyata mereka tidak ber-Pancasila. Karena, warga negara yang patuh Pancasila akan terbuka terhadap perbedaan, baik pemikiran maupun keyakinan.
Ketiga, ingatlah bahwa organisasi kelompok radikal sudah banyak yang dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan ideologi yang mereka bangun masih eksis. Karena itu, kita terus menjaga diri dan negara kita dari gempuran para perusak ini. Paling tidak melalui kontrak narasi yang membangun. Lebih dari itu, bisa dilakukan pencegahan paham kelompok radikal ini dengan tindakan seperti yang dilakukan oleh Densus 88.
Sebagai penutup, warga Indonesia hendaknya tidak terpengaruh dengan isu provokatif yang dimainkan oleh kelompok radikal. Mereka sesungguhnya memiliki kepentingan politik yang jelas-jelas menghancurkan Indonesia dari dalam. Persoalan perbedaan pendapat terkait tanggal lahir Pancasila tidak masalah diterima saja. Tapi, soal isu provokatif hendaknya dihindari.[] Shallallah ala Muhammad.
(Harakatuna.com)
