Keterlibatan PNS dalam jaringan terorisme Jamaah Islamiyah (JI) membuktikan bahwa mereka mengincar pemerintahan.
Dikutip dari Makassar.terkini.id, Penangkapan tersangka anggota teroris jaringan Jamaah Islamiyah (JI) memiliki latar belakang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Latar belakang sebagai PNS memperkuat dugaan adanya kelompok teroris yang menyusup di lembaga pemerintahan. Adanya penyusupan tersebut membuktikan bahwa kelompok teroris Jamaah Islamiyah berupaya mewujudkan tujuan mereka yaitu menguasai pemerintahan.
Dilansir dari kanal Youtube metrotvnews yang di unggah pada Rabu, 16 Maret 2022, disebutkan bahwa upaya JI menguasai pemerintah dengan melakukan penyusupan anggota teroris yang memiliki latar belakang sebagai PNS. Sebelumnya, tersangka teroris berinisial TO ditangkap Densus 88 Polri di perumahan Samawa Village Kabupaten Tangeran, Banten.
Dalam penggeledahan petugas Densus 88 menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, sejumlah buku bacaan, buku rekening bank, dan telepon seluler. Penangkapan teroris berlatarbelakang PNS bukan pertama kali dilakukan oleh petugas Densus 88.
Mabes Polri mengungkap bahwa dalam satu tahun terakhir telah ada 15 PNS yang ditangkap karena terkait dengan jaringan terorisme. Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi mengatakan kelompok terror sengaja melakukan filtrasi atau penyusupan ke sejumlah lembaga strategis termasuk pemerintahan untuk menguasai pemerintahan.
“Seperti departemen, lembaga negara, ini memang mereka berusaha untuk menguasai itu termasuk TNI, Polri. Mereka akan selalu melakukan penyusupan kepada lembaga-lembaga ini sehingga ketika mereka berhasil menciptakan momentum-momentum revolusi,” ujar Islah Bahrawi.
“Mereka sudah punya koliah-koliah, mereka sudah punya kekuatan-kekuatan elit kecil di setiap lembaga-lembaga yang menurut mereka itu adalah lembaga strategis untuk menguasai negara. Ini adalah bagian dari marhalah-marhalah yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah sejak bertahun-tahun lalu,” tambahnya.
Islah Bahrawi juga menjelaskan bahwa selain upaya penegakan hukum, pemerintah perlu menggencarkan pencegahan menyebarnya paham radikalisme serta aksi terorisme.
“Nah ini juga diperlukan pemerintah untuk melakukan assessment-assessment terhadap berbagai aparat aparatur di dalam lembaga-lembaga negaranya.
Mulai dari BUMN, Kementerian, atau lembaga-lembaga terkait, termasuk TNI, Polri,” ucap Islah Bahrawi.
“Ini diperlukan assessment untuk mengukur wawasan kebangsaan mereka, mengukur tingkat radikal mereka, ekstrimnya mereka, hingga kemungkinan-kemungkinan possibility terhadap keterlibatan mereka dalam jaringan terror ini,” ucapnya melanjutkan.
