Bukankah Yusanto tiap hari bebas berdialog dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Bukankah Yusanto bebas berkeliaran kemana-mana menemui orang dan forum-forum dialog. Jadi, dialog macam apa sebenarnya yang diinginkan Yusanto di dalam tulisannya yang berjudul Aspirasi Syariat Islam dan Negara: Pentingnya Dialog untuk Menghindari Polarisasi Masyarakat yang Makin Tajam, yang dimuat salah satu web dan bererdard di media sosial pada tanggal 11 Agustus 2020.
Tema syariat Islam dan negara tidak pernah berhenti didialogkan oleh anak bangsa dari sejak formasi kebangsaan Indonesia dirintis sampai hari ini dan masa yang akan datang. Karena karakteristik dari syariat Islam adalah terbuka untuk didialogkan dan Indonesia senantiasa membuka pintu pintu dialog yang sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa.
Masyarakat Indonesia dijamin oleh UUD 1945 untuk bebas mengeluarkan pendapat dengan lisan maupun tulisan, berserikat dan berkumpul. Masyarakat leluasa berdialektika. Pro dan kontra terhadap suatu isu dibiarkan mengalir. Ruang-ruang dialog terbuka lebar dan difasilitasi. Yang dilarang cuma satu, yaitu dilarang melanggar hukum.
Polarisasi masyarakat yang makin tajam, yang menghantui Yusanto, tetap dalam koridor, terkendali dan terkontrol. Secara keseluruhan masyarakat kita baik-baik saja. Letupan-letupan kecil di sana sini, itu ekses dari pemaksaan pendapat sekelompok orang kepada kelompok lain. Bukan karena ruang dialog yang sempit dan tertutup antara negara dengan syariat Islam. Alhamdulillah, dialog antara syariat Islam dan negara Indonesia terus berlangsung dan dinamis.
Di dalam tulisannya Yusanto menyertakan pesan sponsor. Ia mengungkit-ungkit kembali masalah pembubaran HTI. Setelah dicabut badan hukum HTI, otomatis panggung dialog Yusanto dan rekan-rekannya berkurang drastis dan terbatas. Meski demikian, secara personal, mereka tetap leluasa berdialog dengan publik melalui berbagai saluran media.
Katanya, “Selama ini, ada anggapan, HTI adalah kelompok tersendiri yang tidak cair. Sebenarnya bukan HTI yang tidak cair, tapi karena dialog itu tidak ada. Ada situasi yang membuat wacana dan dialog antara negara dan aspirasi syariat Islam terjalin. Bagaimana wacana akan cair bila dialog tidak ada.” Pada faktanya, HTI memang ekskusif. HTI tidak cair. HTI tidak mau menerima pemikiran dan pendapat fiqih dari kelompok lain, hatta pemikiran kelompok lain itu lebih kuat dan pendapat fiqih mereka lebih rajih. Tidak usah jauh-jauh, soal NKRI, misalnya. Sudah berulang kali Yusanto dan rekan-rekan berdialog dengan berbagai kalangan tentang ke-syar’i-an NKRI. Akan tetapi, Yusanto dan rekan-rekan tetap keras dan terus mengeras, ingin mendirikan Khilafah Tahririyah di wilayah NKRI.
Yusanto melanjutkan, “Dan bagaimana akan terjadi dialog bila yang berkembang adalah tuduhan-tuduhan dan klaim-klaim: HTI radikal, HTI anti Pancasila, HTI berbahaya dan sebagainya.” Bukankah HTI radikal, anti Pancasila dan berbahaya, itu semua fakta dan realitas yang diakui semua orang. Bahkan sebaliknya, justru HTI yang memvonis Indonesia daulah kufur, demokrasi sistem kufur, Presiden bukan ulil amri yang wajib ditaati karena menerapkan hukum-hukum kufur, dan masih banyak vonis lainnya yang ditujukan HTI kepada NKRI.
HTI sulit berdialog dengan kelompok lain jika masih mengadopsi doktrin tentang tabanni. Tabanni adalah kewajiban seseorang syabab HTI mengambil opini, pemikiran dan pendapat fiqih Hizbut Tahrir menjadi pendapat pribadinya, yang mana opini, pemikiran dan pendapat fiqih Hizbut Tahrir merupakan opini, pemikiran dan pendapat fiqih Amir Hizbut Tahrir. Amir Hizbut Tahrir tidak lebih dari seorang manusia biasa, yang tidak luput dari salah dan lupa.
Lantaran doktrin tabanni ini, cakrawala pemikiran Yusanto dan rekan-rekan sangat sempit. Sudah banyak yang kadaluarsa. Opini, pemikiran dan pendapat fiqih pokok Hizbut Tahrir merupakan produk pemikiran pasca kolonial (1950-an) yang sampai sekarang belum di-up date. Padahal di era milineal, dunia sudah mengalami banyak perubahan.
Doktrin tabanni membuat Yusanto dan rekan-rekan merasa benar, syar’i dan shalih sendiri. Mereka intoleran. Susah bertenggang rasa kepada opini, pemikiran dan pendapat fiqih kelompok lain. Mereka hanya ingin, kelompok lain mengadopsi opini, pemikiran dan pendapat fiqih Hizbut Tahrir. Mereka menutup mata dan telinga terhadap kenyataan adanya ikhtilaf di tengah umat adalah sunnatullah.
Jadi sebenarnya, siapa yang menutup diri dari dialog?!
Ayik Heriansyah
Pengurus LD PWNU Jabar
