Temui Taliban di Doha, Menlu RI Ingin Afghanistan Tak Jadi Sarang Teroris
Oleh: Aru Lego Triono
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi bertemu dengan Perwakilan Kantor Politik Taliban di Doha, Qatar, pada Kamis (26/8/2021) kemarin. Pertemuan itu dilakukan di sela-sela kunjungannya menemui Wakil Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.
Dalam pertemuan itu, Retno membahas beberapa hal terkait masa depan Afghanistan. Salah satunya, ia ingin memastikan bahwa Afghanistan tidak menjadi sarang teroris. Kemudian, Retno juga menyampaikan kepada Taliban agar menciptakan pemerintahan inklusif di Afghanistan dengan salah satunya menghormati hak-hak perempuan.
“Kami membahas banyak masalah terkait masa depan Afghanistan. Saya menegaskan kembali pentingnya pemerintahan yang inklusif; menghormati hak-hak perempuan; dan memastikan Afghanistan tidak menjadi tempat berkembang biak bagi organisasi dan kegiatan teroris,” katanya, dikutip NU Online dari akun resmi twitter Menlu RI, Jumat (27/8).
Kegiatan Menlu Retno yang berkunjung menemui Taliban di Doha itu, disambut baik oleh Wakil Kepala Staf Kantor Politik Taliban Mohammad Abbas Stanikzai. Hal ini disampaikan Juru Bicara Kantor Politik Imarah Afghanistan, Dr M Naeem melalui akun twitternya @leaOffice.
Disampaikan Naeem, pertemuan dengan Menlu Retno itu di antaranya membahas keselamatan diplomat Indonesia di Kabul, ibu kota Afghanistan, serta masa depan hubungan bilateral antara kedua negara. “Delegasi Indonesia berterima kasih kepada Imarah Islam atas keselamatan para diplomatnya,” tulis Naeem.
Janji politik di level elite Sebelumnya, Pengamat Timur Tengah Muhammad Imdadun Rahmat mengatakan bahwa janji-janji politik Taliban setelah berhasil menguasai Afghanistan hanya akan terjadi di level elite. Namun, pada praktiknya di tataran masyarakat bakal berbeda karena tetap akan diterapkan doktrin konservatisme beragama.
Beberapa janji politik Taliban adalah akan membuat pemerintahan yang moderat, inklusif, dan menjunjung hak-hak warga negara, terutama perempuan.
Di antaranya, perempuan bakal diperbolehkan untuk berperan di ruang publik dan tidak diwajibkan mengenakan pakaian burka. Setelah berkuasa di Afghanistan, kata Imdad, Taliban kini harus bernegosiasi dengan dunia internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara Islam yang tergabung di dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di kawasan Timur Tengah.
“Jadi, kecenderungan umum kalau berkuasa itu sedikit banyak akan mengalami proses moderasi. Tetapi teori juga mengatakan, proses moderasi karena faktor politik itu biasanya hanya terjadi di level elite. Di level massanya yang dipegang adalah doktrin,” jelas Imdad. (Fathoni Ahmad/NU Online)
