GP Ansor Lebih Bangga Jusuf Kalla Jadi Ketum Demokrat Daripada di PBNU
Jusuf Kalla semasa menjabat wakil presiden membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Foto: Junaedi/HO
Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor Luqman Hakim mengatakan pihaknya akan lebih bangga bila mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dapat terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ketimbang menjadi kandidat Ketum PBNU.
Hal itu ia sampaikan merespons Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution yang mengusulkan agar Jusuf Kalla mencalonkan diri sebagai ketum PBNU.
"Bila sesuai cara yang elegan dan sesuai aturan, tentu saya sebagai kader NU ikut bahagia dan bangga jika Pak JK yang tokoh NU itu dipercaya memimpin Partai Demokrat," kata Luqman dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (15/11).
Luqman menilai langkah JK menjadi kandidat Ketum Demokrat akan lebih mudah terwujud. Sebab, elite Partai Demokrat pasti akan lebih mudah mengatur internal organisasinya sendiri dibandingkan organisasi lain seperti NU.
Ia mengaku bahagia jika elite Partai Demokrat menilai JK sebagai tokoh penuh pengalaman dan kemampuan mumpuni di berbagai bidang.
"Apakah Pak JK cocok menjadi Ketua Umum PBNU? Biarlah kelak peserta Muktamar NU yang memberi jawaban," kata dia.
Diketahui, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU hasil Muktamar Jombang 2015 lalu mengatakan bahwa PWNU dan PCNU memiliki hak suara dalam Muktamar
PWNU sendiri merupakan struktur kepengurusan NU di tingkat provinsi. Saat ini PWNU sudah tersebar di 34 Provinsi. Sementara itu, PCNU tersebar di 514 kabupaten/Kota.
Luqman menyatakan keluarga besar NU sudah memiliki mekanisme dan tata cara terbaik untuk memilih pemimpin NU selanjutnya. Sehingga, siapa pun yang terpilih sebagai Rais Aam dan Ketua Umum PBNU sudah dipastikan merupakan tokoh-tokoh terbaik NU.
Baginya, NU tidak sekedar butuh sosok pemimpin yang matang dalam kemampuan manajerial organisasi. Namun juga harus mumpuni dalam penguasaan berbagai khazanah dan ajaran agama Islam. Tak hanya itu, memahami berbagai karakter budaya yang berkembang di Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia juga penting dikuasai.
Ia mengatakan sosok pimpinan NU yang akan datang harus dipastikan tidak memiliki kepentingan politik dan ekonomi individual/ kelompok. Sebab, hal demikian sudah pasti akan berdampak negatif pada kehidupan organisasi dan umat NU.
"Adapun mengenai berbagai keputusan yang akan diambil pada forum Muktamar, termasuk siapa yang ditetapkan sebagai pimpinan PBNU lima tahun mendatang, biarlah sepenuhnya ditentukan oleh peserta Muktamar NU," kata dia.
Muktamar NU ke-34 akan digelar di Lampung pada 23-25 Desember 2021 mendatang. Beberapa kandidat Ketum PBNU selanjutnya sudah mencuat belakangan. Di antaranya Ketum PBNU saat ini Said Aqil Siraj dan Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf.
Sumber: cnnindonesia.com
