Kiai Said Aqil Harap Pemerintah Tidak Campur Tangan dalam Muktamar NU
Dikutip dari dakwahnu.id, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj berharap tidak ada instansi pemerintah yang ikut campur dalam pemilihan ketua umum baru di Muktamar Lampung mendatang.
“Kalau ada [campur tangan], kita sayangkan. Jangan sampai instansi pemerintah ikut campur dalam Muktamar NU atau menghilangkan kredibilitas,” kata Said saat berkunjung ke Kantor Transmedia, Jakarta, Kamis (11/112/21).
Saat ditanya soal isu Kementerian Agama (Kemenag) diduga mem-booking kamar-kamar hotel di sekitar area muktamar, Kiai Said mengaku hanya khawatir pemerintah dan PBNU dirugikan jika hal itu terjadi.
Menurutnya, kredibilitas dua institusi akan rusak jika ada yang campur tangan pada muktamar.
“Kalau pemerintahan, kementerian, ikut campur dalam persoalan mobilisasi massa, wah rusak, mobilisasi suara, rusak ini,” katanya.
Dalam keterangannya, Kiai Said juga berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap netral dalam Muktamar NU.
“Harapan saya, Pak Jokowi, sebagai kepala negara, ya, dalam hal muktamar ini netral,” tuturnya.
Kiai Said ingin Muktamar NU berjalan sesuai dengan gaya NU dan ketua umum yang dipilih merupakan pilihan NU sendiri.
“Biarkan NU punya gaya sendiri, punya hasil pemilihannya sendiri,” ujarnya.
Beliau menekankan, enggan pemerintah ikut campur dalam Muktamar NU. Menurutnya, ikut campurnya pemerintah akan merusak Muktamar NU.
Saat ditanya apakah ada indikasi ikut campurnya pemerintah dalam Muktamar NU, beliau tak menjawab tegas. Dia hanya menyayangkan seandainya ada campur tangan pemerintah dalam pemilihan Ketua Umum NU nantinya.
