Halaqah Fiqih Peradaban Berangkat dari Kebutuhan yang Mendesak
Halaqah Fiqih Peradaban akan dilaksanakan di 250 titik dengan melibatkan ribuan peserta dari kiai, nyai, santri serta intelektual Nahdlatul Ulama (NU) maupun dari luar NU.
Menurut KH Abdul Moqsith Ghazali, fiqih peradaban ini diajukan kepada publik Islam dunia berangkat dari kepentingan dan kebutuhan yang mendesak, bukan sebatas kegenitan.
“Karena fiqih yang selama ini kita baca, sebagiannya adalah fiqih yang diproduksi pada abad pertengahan di dalam konteks negara khilafah,” ujarnya dalam Konferensi Pers Halaqah Fiqih Peradaban di Madrasah Aliyah Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta, Kamis (11/8/2022)
Menurutnya, fiqih yang diproduksi pada era Daulah Abbasiyah, Muawiyah dan Turki Ustmani merupakan bangunan kerangka lama.
Baca juga: https://www.hwmi.or.id/2022/08/menjawab-qunut-subuh.html?m=1
Sementara pembahasan halaqah fiqih yang akan digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu adalah fiqih dengan konteks negara-bangsa, yang belum ada presedennya dalam fiqih lama.
“Bagaimana fiqih di dalam konteks negara bangsa, dan bagaimana relasi umat Islam dan umat agama lain di dalam sebuah negara bangsa, dan bagaimana pergaulan umat Islam dengan umat agama lain di dalam konteks dunia,” imbuhnya.
Untuk itu, beliau mengatakan bahwa gelaran halaqah ini membutuhkan kecakapan akademis untuk membuat narasi-narasi agar fiqih yang dibangunnya relevan dengan kebutuhan hari ini.
Ia pun menyadur argumen histroris Ketua Umum PBNU Gus Yahya tentang fiqih politik dan fiqih perempuan yang sudah hidup sejak tahun 1938, tepatnya di Muktamar Menes.
“Bahwa kehadiran perempuan di ruang publik Islam Indonesia, itu bukan terjadi hari ini, karena sudah terjadi pada zama dahulu, tadi disebut pada tahun 1938,” tandasnya.
Baca juga: https://www.hwmi.or.id/2022/08/bareskrim-ungkap-dana-rp-10-m-dari-act.html
“Maka percayalah, kita akan menyongsong peradaban ini dengan peradaban yang maju, yang berguna untuk kepentingan bangsa untuk kepentingan umat manusia,” tutupnya.
